Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR RI selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang (UU). Setiap rancangan undang-undang (RUU) dibahas bersama oleh DPR RI dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Pembahasan melibatkan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk RUU yang menjadi kewenangannya.
Pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPR RI dijalankan melalui pembahasan dan persetujuan terhadap RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh Presiden, serta memastikan penggunaan yang transparan, efisien, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
DPR RI memastikan pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan UU. Dalam menjalankan fungsinya, DPR RI mengawasi pelaksanaan UU, penggunaan anggaran dan kebijakan pemerintah agar tidak menyimpang dan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Tugas dan Wewenang DPR dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi
-
Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
-
Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
-
Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)
-
Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
-
Menetapkan UU bersama dengan Presiden
-
Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU
