Undang-Undang Pemilu 2023 Melarang Perangkat Desa Terlibat Kampanye

Selasa, 21 November 2023, 14:52 WIB

Jakarta — Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2023 dengan tegas melarang perangkat desa terlibat dalam kampanye dan partisan untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. Pasal 280 ayat 2 huruf i mengatur bahwa perangkat desa dilarang terlibat sebagai pelaksana, peserta, dan tim kampanye.

Lebih lanjut, Pasal 282 menjelaskan bahwa perangkat desa tidak boleh membuat keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Jika perangkat desa tidak netral, ancaman hukuman maksimal adalah satu tahun penjara, sesuai dengan Pasal 490.

“Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),” bunyi Pasal 490.

Sanksi pidana maksimal dua tahun penjara diterapkan bagi pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang sengaja melanggar ketentuan pelaksanaan pemilu, sesuai dengan Pasal 521.

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah),” kata Pasal 521.

Ketentuan ini berlaku selama masa kampanye yang dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Peneliti Perludem, Ihsan Maulana, menekankan pentingnya menindak dugaan pelanggaran kampanye sejak dini. Sikap dukungan ribuan kepala desa pada acara Silaturahmi Desa Bersatu di Indonesia Arena, Jakarta, menjadi indikasi yang perlu diperhatikan.

“Ini merupakan indikasi atau dugaan awal untuk terjadinya pelanggaran-pelanggaran lain yang berpotensi terjadi oleh kepala desa/aparatur desa selama pemilu, yang itu tidak diperbolehkan di dalam UU Pemilu,” ujar Ihsan. Sebelumnya, Delapan organisasi kepala desa yang tergabung dalam Desa Bersatu memberikan sinyal dukungan kepada pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sinyal dukungan ini ditunjukkan dengan mengundang Prabowo-Gibran di acara Silaturahmi Desa Bersatu di Indonesia Arena, Jakarta, pada Minggu (19/11).