Terungkap! Surat KPK 19 September 2017 Guncangkan PT Bumi Gas Energi

– Apa Kabar Efek Surat KPK Nomor B/6004/LIT.04/10–15/ 09/2017 tanggal 19 September 2017 yang Menyebut PT Bumi Gas Energi Tidak Punya Rekening di HSBC Hongkong?

Setelah pembangunan panas bumi di Dieng dan Patuha molor akibat persoalan hukum berkepanjangan antara PT Geo Dipa Energi (GDE) dan PT Bumi Gas Energi (BGE) sehingga lahir putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) ke 1 tahun 2015.

Isi putusan menyatakan agar menghidupkan kembali kontrak kerja sama kedua perusahaan yang sempat berhenti.

Tetapi persoalan itu kemudian mencuat kembali karena Komisi Pemberantasan Kprupsi (KPK) malah memasuki ranah yang tidak lazim sesuai kewenangannya yakni KPK menerbitkan surat nomor B/6004/LIT.04/10-15/ 09/2017 tanggal 19 September 2017 ditanda-tangani komisioner Pahala Nainggolan.

Isinya menyatakan bahwa PT Bumi Gas Energi tidak memiliki rekening di HSBC Hongkong.

Iskandar Sitorus, sekretaris pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) kepada Porosjakarta menyebut,“Aneh bin ajaib saat kita simulator kembali terkait terbitnya surat KPK nomor B/6004/LIT.04/10-15/09/2017 tanggal 19 September 2017 yang ditanda- tangani komisioner Pahala Nainggolan,”ucap Iskandar.

Isinya menyatakan bahwa PT Bumi Gas Energi tidak ada memiliki rekening di HSBC Hongkong padahal masyarakat tidak tahu apakah ada atau tidak kasus korupsi sehingga bisa terbit surat seperti itu.

“Saat ini kita menjadi ingat keanehan dari kewenangan KPK yang lahirkan surat itu karena disebut mekanisme paraf dispososi dari seluruh komisioner sudah dilalui,”tegasnya.

Kontroversi perubahan kewenangan yang tidak lazim itu idealnya segera dituntaskan oleh pimpinan KPK saat ini, pak Firli Bahuri.

“Publik tahu kok bahwa surat itu terbit pada masa sebelum kepemimpinan beliau.Namun secara kinerja dan moral, tentunya itu tetap menjadi beban tugas dari pak Firli,”katanya.

Surat Pahala sesunguhnya menjadi agak berbeda karena sempat menghadapi permohonan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) GDE tahun 2017.

PT GDE melakukan langkah yang tidak lazim dengan mengajukan permintaan permintaan terkait kepemilikan rekening partnernya yaitu PT BGE di bank HSBC Hongkong.

Seidealnya hal seperti itu bisa ditujukan oleh GDE untuk meminta pendapat kepada Kejaksaan Agung RI.

“Instrumen meminta keterangan tentang rekening sesuatu korporadi saat belum ada permasalahan korupsi adalah sesuatu hal yang tidak biasa,”urainya.

Yang umum, lazimnya BUMN meminta pendapat hukum yang ditujukan kepada Kejaksaan Agung, bidang tupoksi Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara.

“Sehingga kami sebutkan langkah GDE dan tanggapi KPK itu tidak berdasar hukum. “tambah Iskandar.

Karena surat tersebut maka kemudian kasus sengketa GDE dan BGE yang secara hukum perdata telah rampung.

Namun kemudian menjadi berlanjut kembali sampai dengan BANI ke 2 yang kemudian dimenangkan oleh GDE akibat pertimbangan hakim adalah surat KPK tersebut.

Hal demikian didalam hukum perdata sama saja dengan mengintervensi. Seperti apa dasar hukum KPK dalam perkara sengketa itu. Disini terlihat bagaimana konsekuensi dari ketidaklaziman surat KPK didalam sengketa perdata.

“Jika memang kewenangan KPK bisa seperti apa, mengapa penerapannya hanya berlaku khusus hanya untuk masalah sengketa perdata antara PT GDE dengan PT BGE?,”tanyanya.

Belum lagi ternyata bank HSBC Hongkong justru memberi respon sebaliknya dari isi surat KPK itu.

“Lalu tupoksi KPK dalam kaitan pemberantasan korupsi pada kasus perdata itu seperti apa? Publik berhak tahu lho,”tegasnya keheranan.

Ditambahkan dia, “Kami akan segera menyurati KPK agar publik bisa memahami sebenarnya mengapa sampai bisa menerbitkan surat seperti itu,”tambahnya.

Mengapa pula sampai korporasi perbankan asing dan nasional akhirnya terseret-seret berpendapat akibat surat KPK itu,”tutupnya.***