Penasehat Cinta Selebritis Tanah Air, Bambang Saputra Raih Gelar Doktor Hukum Universitas Padjadjaran

BANDUNG- Bambang Saputra yang nasehatnya sering diminta oleh banyak selebritis tanah air meraih gelar Doktor Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Gelar Doktor dengan yudisium Cumlaude tersebut diperoleh Bambang pada Sidang Terbuka Promosi Doktor yang digelar di Gedung Komar Kantaatmadja Bandung, Senin (12/02/2024).

Intelektual sekaligus pria tazir tersebut berhasil meraih gelar Doktor setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul “Penerapan Prinsip-Prinsip Musyawarah Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Persfektif Politik Perundang-Undangan”.

Bambang menyatakan, musyawarah merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang sejak lama dilakukan oleh para pemimpin untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya bagi masyarakat. Secara etimologi kata musyawarah (syûrâ) memiliki arti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Oleh karenanya keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah adalah keputusan terbaik yang di dalamnya terbebas dari berbagai kepentingan tertentu sebagaimana lebah menghasilkan madu, sebab dilaksanakan melalui perwakilan yang representatif dan bukan partisipatif formalitas.

Mengingat demikian pentingnya musyawarah, maka konsep musyawarah di dalam politik hukum Islam secara operasional mengatur prinsip yang harus dijalankan: Prinsip Ketuhanan (al-Tauhid); Prinsip Persamaan (al-Musâwah); Prinsip Kebebasan (al-Hurrîyyah); Prinsip Keadilan (al-‘Adl); dan Prinsip Otokritik (al-Mu‘âradhah). Kelima prinsip ini harus berkait berkelindan dalam pelaksanaan musyawarah tanpa memisahkan salah satunya. Kemudian prinsip ini juga yang harus menjadi landasan dan standar bagi pelaksanaan musyawarah dalam menyelesaikan segala persoalan bangsa dan negara, termasuk persoalan pembentukan perundang-undangan.

Dalam disertasinya, Bambang menyoroti bahwa terjadi pengabaian aspirasi terhadap proses pembentukan undang-undang yang baik, ditambah dengan pelaksanaan musyawarah yang hanya sebatas mekanisme formalitas semata. Jadi dalam mekanisme pembentukan undang-undang penekanannya terletak pada musyawarah yang representatif dan bukan pastisipasi formalitas.

Hal tersebut menurutnya terjadi karena, ketidakseimbangan sistem checks and balances dalam proses pembentukan undang-undang antara DPR, Presiden dan partisipasi masyarakat. Begitu pula aturan pembentukan undang-undang yang tidak tegas dan detail yang mengatur mekanisme musyawarah pembentukan undang-undang sehingga para pembentuk undang-undang kurang memiliki tanggung jawab moral untuk menghasilkan undang-undang yang lebih representatif dan aspiratif. Kemudian juga tidak ada aturan yang jelas dan tegas yang mengatur adanya ruang pengawasan bagi masyarakat untuk melihat rekam jejak pelaksanaan musyawarah pembentukan undang-undang. Inilah yang menurut Bambang menjadi penyebab tidak idealnya produk undang-undang yang dilahirkan di Indonesia sekarang ini.

Maka untuk menghasilkan undang-undang yang representatif dan aspiratif serta ideal dan adil, dalam disertasinya menyatakan, Perlu aturan tegas dan detail yang mengatur pelaksanaan musyawarah pembentukan perundang-undangan untuk menghasilkan produk undang-undang yang substansinya aspiratif dan memenuhi syarat formal-prosedural.

Selanjutnya dengan adanya penerapan prinsip-prinsip musyawarah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan akan menghasilkan sebuah konsep pembentukan peraturan perundang-undang dengan istilah Risâlah al-Ahkâm (رسالة الأحكام) yaitu risalah penjelasan tentang musyawarah pembentukan undang-undang yang meliputi : (a). Risâlah ‘Ilmîyyah (رسالة علمية) yaitu risalah penjelasan yang berkaitan dengan penyusunan Naskah Akademik. (b). Risâlah Hukmîyyah (رسالة حكمية) yaitu risalah penjelasan (Memore van Toelichting) yang berkaitan dengan proses musyawarah pembentukan undang-undang. (c). Risâlah Qânûnîyyah (رسالة قانونية) yaitu risalah undang-undang atau naskah undang-undang itu sendiri.

Terkait hal ini bambang mengatakan bahwa “salah satu substansi Risâlah al-Ahkâm yaitu Risâlah Hukmîyyah atau risalah penjelasan yang berkaitan dengan proses musyawarah pembentukan undang-undang dapat dijadikan sebagai legal dokumen dan dimasukkan dalam Tambahan Lembaran Negara, sehingga rekam jejak para pembentuk undang-undang ketika melakukan pembentukanan undang-undang dapat dilihat tanggung jawab moralnya, baik atau buruknya”.

Sementara itu, Oponen Ahli atau penguji dalam ujian Doktor tersebut, Prof. Dr. Bagir Manan S.H., MCL, mengatakan seorang sarjana itu adalah seorang intelektual yang berilmu dan memiliki karakter. Karakter itu adalah memiliki rasa tanggung jawab kepada kepentingan orang banyak.

Terkait desertasi tersebut, ia menyebut tema yang diambil adalah tema yang khas. Serta sesuai dengan disiplin ilmunya.

“Meskipun ini masih cita-cita tetapi tidak apa-apa. Karena, para pemikir dunia, seperti Filsuf Plato juga dimulai dengan cita-cita. Kalau cita-cita itu berjalan dengan baik, suatu saat bisa menjadi kenyataan,” ungkap Bagir Manan.

Sidang Doktor tersebut diketuai Dekan FH Unpad Prof. Dr. Isis Ikhwansyah, S.H., M.A., dan Sekretaris Sidang Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. Adapun tim promotor tersebut terdiri dari Ketua Tim Prof. H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D., serta Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. dan Dr. Ali Abdurrahman, S.H., M.H., sebagai Anggota Tim Promotor. Sedangkan Tim Oponen Ahli terdiri dari Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL.; Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Dr. Muhammad Ramadhan, M.A.; Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, M.Sc. Serta Representasi guru besar dalam sidang tersebut Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.*