Pelanggaran Etik Berat oleh Anwar Usman dan Dampaknya di Pilpres 2024

Jakarta, Rabu, 8 November 2023

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran kode etik yang serius serta perilaku tidak pantas seorang hakim konstitusi dalam penanganan kasus 90 yang berkaitan dengan pengujian syarat usia calon presiden dan wakil presiden.

Sebagai akibat dari pelanggaran tersebut, Anwar Usman dijatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua MK oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK). Dalam sanksi yang diberikan, Anwar Usman tidak diizinkan mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK selama masa jabatannya sebagai hakim konstitusi.

Selain itu, Anwar juga dilarang terlibat dalam urusan sengketa hasil pemilu dan pemilihan kepala daerah yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Melalui putusan dalam kasus ini, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang tidak memenuhi syarat usia calon presiden menurut UU Pemilu, diperbolehkan mencalonkan diri dalam Pilpres 2024. Menurut putusan MK, seseorang di bawah usia 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah yang terpilih melalui pemilu.

Namun, Anwar Usman dianggap terlibat dalam benturan kepentingan dalam proses putusan kasus 90. Hal ini disebabkan oleh hubungannya sebagai adik ipar dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah menikahi Idayati pada Mei 2022, yang juga menjadikannya paman dari Gibran.

Pada saat ini, Gibran telah menjadi bakal calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024, dan ia telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Meskipun sanksi telah diberikan kepada Anwar, sejumlah pakar hukum merasa bahwa sanksi tersebut tidak sesuai dengan peraturan dasar MKMK. Berdasarkan Peraturan MK Nomor 1 Pasal 41 tahun 2023 tentang MKMK, hanya ada satu jenis sanksi pelanggaran yang diberikan kepada hakim konstitusi yang terbukti melakukan pelanggaran etik berat, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) atau pemecatan.

Pakar hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Herlambang P. Wiratraman, menyatakan bahwa Anwar harus mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya sebagai hakim konstitusi. Ia berpendapat bahwa kepercayaan publik terhadap MK akan terus diragukan jika Anwar tetap menjalankan tugasnya sebagai hakim konstitusi.

Selain itu, Herlambang menyatakan bahwa putusan MKMK ini juga akan berdampak pada Gibran, yang kini telah menjadi bakal calon wakil presiden. Ia berpendapat bahwa sebaiknya Gibran mundur dari pencalonannya karena putusan dalam kasus 90 telah terbukti mengandung unsur benturan kepentingan.

Namun, sebagian pihak menilai bahwa sanksi terhadap Anwar tidak cukup tegas, dan partai politik yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran harus mempertimbangkan kembali pencalonan mereka dalam Pilpres 2024. Putusan MKMK ini juga akan memengaruhi kepercayaan publik terhadap aturan Pemilu 2024, karena MK, yang seharusnya menjadi penjaga konstitusi, dianggap terlibat dalam pelanggaran etik.

Sebagai informasi, MKMK tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan dalam kasus 90. Namun, dengan adanya sanksi terhadap Anwar, publik dapat mengajukan gugatan baru terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu.

Dengan adanya kasus ini, MKMK akan menjadi sorotan dan tantangan serius dalam menjaga integritas dan etika hukum di Indonesia.