PDIP Mendalami Penghapusan Baliho Selama Kunjungan Presiden Jokowi, Mencurigai Provokasi

Jakarta – Politikus senior PDIP, Mayjen TNI (Purn.) TB Hasanuddin, menyatakan bahwa dirinya tersinggung oleh pencopotan beberapa baliho yang menampilkan Gambar Pranowo dan Mahfud MD di Bali selama kunjungan Presiden Joko Widodo ke daerah tersebut baru-baru ini. Hasan menyatakan partainya tidak akan tinggal diam dan akan menyelidiki lebih lanjut penghapusan baliho tersebut, dengan mencurigai bahwa tindakan tersebut adalah upaya provokasi.

“Kami tentu akan menyelidiki lebih lanjut apakah penghapusan ini merupakan upaya provokasi atau sesuatu yang lain. Kami tidak akan hanya diam begitu saja,” kata Hasan dalam sebuah pernyataan tertulis.

Sebagai anggota Komisi I DPR, Hasan menyatakan bahwa ia menerima informasi tentang penghapusan baliho Ganjar-Mahfud di sepanjang rute ke tiga lokasi kunjungan kerja Presiden Jokowi, dimulai dari Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, hingga Kota Denpasar, Bali.

Sebagai kader PDIP, Hasan menyatakan bahwa ia merasa tersinggung oleh tindakan tersebut. Apalagi, menurutnya, Bali selama ini dikenal sebagai benteng bagi partai tersebut. Oleh karena itu, ia memahami kehadiran banyak bendera partai PDIP dan baliho Ganjar-Mahfud.

“Sebagai kader PDIP, saya merasa tersinggung oleh penghapusan baliho Pak Ganjar dan Pak Mahfud serta bendera, yang merupakan simbol kebanggaan kami, hanya karena ada kunjungan Presiden ke Bali untuk meninjau harga. Apakah itu tidak aneh?” ujarnya.

“Harus diingat bahwa Bali selama ini merupakan basis massa PDIP, jadi wajar jika baliho dan bendera PDIP banyak dipasang di sana,” tambah Hasan.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, menyatakan bahwa penghapusan baliho tersebut dilakukan atas perintah Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra. Ia menerima perintah tersebut sekitar pukul 08.30 WITA.

Dharmadi menyebutkan bahwa semua lokasi kunjungan kerja Presiden Jokowi harus steril dari atribut partai politik. “Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur, yang pasti saya diminta untuk mencopot atribut partai politik di lokasi acara,” ujar Dharmadi pada Selasa.

Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, juga memberikan klarifikasi terkait penghapusan baliho capres cawapres. Ia menyatakan bahwa baliho tersebut tidak dicopot, melainkan dipindahkan sementara untuk menjaga estetika, dan dipasang kembali setelah acara selesai.

“Yang dilakukan adalah pemindahan sementara materi sosialisasi berupa baliho untuk menjaga estetika, dan setelah acara selesai, baliho sosialisasi tersebut sudah dipasang kembali. Jadi, saya ingin menjelaskan di sini bahwa tidak ada niat lain selain untuk memastikan berlangsungnya acara dengan lancar,” kata Mahendra dalam video klarifikasi pada Selasa.