Larangan Pemerintah Daerah untuk Tindakan yang Merugikan Peserta Pemilu: UU Pemilu 2024 Menegakkan Kesetaraan dan Keberlanjutan Demokrasi

Sabtu, 04 November 2023 – Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur larangan pemerintah daerah di tingkat provinsi hingga kelurahan/desa, serta aparat kepolisian dan TNI, untuk melakukan tindakan yang merugikan para peserta Pemilu 2024. Pasal 306 ayat (2) UU Pemilu menyebutkan bahwa pihak-pihak tersebut dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan para peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye.

Aturan ini bertujuan untuk memastikan kesetaraan dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu, dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta pemilu dalam menggunakan fasilitas umum untuk kampanye. Selain itu, UU Pemilu juga mengatur tata cara pemasangan alat peraga kampanye, termasuk koordinasi dengan pemerintah setempat dan persyaratan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kawasan setempat.

Tindakan seperti pencabutan bendera dan baliho kampanye, seperti yang terjadi dalam contoh di berita, harus mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut. Apabila pemasangan alat peraga kampanye dilakukan di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta, izin pemilik tempat tersebut harus diperoleh. Pasal 298 ayat (4) UU Pemilu juga mengharuskan alat peraga kampanye untuk dibersihkan oleh peserta pemilu paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara.

Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan keberlangsungan proses pemilu yang demokratis dan teratur serta menjaga prinsip kenetralan pihak-pihak terkait, seperti presiden yang melakukan kunjungan ke wilayah tertentu.