Kritik terhadap Keputusan MK Mengenai Syarat Capres dan Cawapres: ‘MK Kehilangan Akal Sehat

Jakarta, 17 Oktober 2023 – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan syarat pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) berpengalaman sebagai kepala daerah telah memicu kontroversi dan kritik tajam.

Herdiansyah Hamzah Castro, anggota Constitutional and Administrative Law Society (CALS), mengungkapkan pandangannya bahwa keputusan MK nampaknya lebih didorong oleh hasrat politik daripada pertimbangan hukum yang kuat. Ia menyatakan, “Putusan ini pertanda MK kehilangan akal sehatnya. Syahwat politik MK lebih dominan bekerja dibanding nalar hukumnya.”

Castro bahkan menganggap bahwa keputusan ini tampaknya dirancang untuk menguntungkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Ia menduga bahwa keputusan MK dipengaruhi oleh pengaruh Presiden Joko Widodo dan Ketua MK Anwar Usman, yang juga adalah paman dari Gibran. “Tiada lain, putusan ini memang didesain sedemikian rupa untuk Gibran. Dipengaruhi posisinya sebagai anak seorang presiden, dan diputuskan oleh pamannya sendiri,” kata Castro.

Keputusan MK tersebut mengubah syarat pendaftaran capres-cawapres, memungkinkan seseorang yang telah menduduki jabatan melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, untuk memenuhi syarat tersebut, meskipun mereka belum mencapai batas usia minimum 40 tahun.

Meskipun keputusan MK ini mengikuti permohonan uji materiel yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A, tetapi keputusan ini telah menjadi subjek kontroversi dan debat luas di masyarakat.

Keputusan MK ini memunculkan pertanyaan tentang potensi konflik kepentingan dan pengaruh kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan, yang menjadi sorotan utama dalam diskusi hukum dan politik di Indonesia.