Ketua KPK Firli Bahuri Tersangka, Belum Ditahan: Ini Syarat dan Prosedur Penahanan Tersangka

Jakarta, 24 November 2023 – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, Firli Bahuri belum ditahan, mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, menyatakan bahwa dari berbagai barang bukti, Firli diduga melanggar Pasal 12E dan/atau Pasal 12B dan/atau Pasal 11 UU Tipikor Juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.

Proses penahanan tersangka diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 21 KUHAP menyebutkan bahwa penahanan tersangka harus memenuhi syarat subjektif dan objektif.

Syarat subjektif melibatkan kekhawatiran dari aparat penegak hukum terhadap tersangka, yang dapat berasal dari tiga faktor pertimbangan. Pertama, jika ada kekhawatiran tersangka akan melarikan diri. Kedua, apabila dikhawatirkan tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti. Ketiga, jika ada kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan.

Sementara itu, syarat objektif penahanan berlaku bagi tersangka atau terdakwa yang telah melakukan tindak pidana dan/atau percobaan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana lima tahun penjara atau lebih. Namun, terdapat pengecualian tertentu yang memungkinkan penyidik untuk menahan tersangka meskipun ancaman tindak pidana kurang dari lima tahun.

Beberapa pasal yang dapat digunakan penyidik untuk langsung menahan tersangka meski ancaman pidana kurang dari lima tahun antara lain Pasal 282 Ayat 3, Pasal 296, Pasal 335 Ayat 1, Pasal 351 Ayat 1, Pasal 353 Ayat 1, dan lainnya, sebagaimana diatur dalam KUHP.

Meski Firli Bahuri belum ditahan, proses hukum akan terus berlanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.